Baru-baru ini, muncul masalah baru yang dihadapi Indonesia, terkhususnya di bidang teknologi dan informasi. Siapa lagi kalau bukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola oleh Kominfo mengalami gangguan server sejak Kamis 20 Juni 2024 lalu. Pihak dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap bahwa dalang dari insiden ini karena ulah Ransomware.
Menurut Universitas Bakrie.com, ransomware adalah istilah untuk mencakup jenis-jenis malware tertentu yang melakukan serangan terhadap suatu sistem computer dengan embel-embel menuntut tebusan secara finansial dengan ancaman akan mempublikasikan, menghapus, dan menahan akses data pribadi yang penting.
Jika anda berpikiran bahwa masalah ini adalah masalah sepele, tentu saja tidak. Masalah ini sudah menyangkut tentang keamanan negara, sidik jari kitab isa saja diketahui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, data-data pribadi kita dapat dibocorkan yang seharusnya tidak diketahui oleh orang banyak, dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul.
Yang membuat jengkel masyarakat Indonesia dengan Kominfo adalah bagaimana keteledoran mereka yang tidak mem-back up atau mencadangkan data-data penting yang dimiliki oleh PDNS. Kominfo seolah-olah menganggap data-data yang dimiliki oleh warga negara yang berjumlah 279, 5 juta jiwa ini tidak penting sama sekali.
Dampak yang dirasakan oleh beberapa instansi negara karena serangan ransomware ini bahkan menyentuh angka 239 instansi. Beberapa instansi yang terkena imbas diantaranya:
- Kemendikbud: KIP Kuliah, beasiswa, perizinan film, dll
- SRIKANDI
- PUPR: portal tes tertulis TPM tidak dapat diakses
- Layanan Migrasi: sistem down yang berakibat pada terganggunya administrasi
- dan lain-lain
Respon dan pernyataan yang diberikan oleh para menteri juga tidak menjawab keresahan dari masyarakat Indonesia. “Dalam serangan siber ini selalu analisanya dua aja. Ini state actor (aktornya negara). Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu. Karena kalau nyerang negara, berat”. Ujar Budie Arie, Ketua Projo sekaligus Menkominfo dalam Rapat Kerja Komisi I dengan DPR.
Hal ini menyatakan bahwa seberapa tidak seriusnya mereka menanggapi hal tersebut dan seolah-olah menganggap itu merupakan masalah yang sepele. Padahal beliau ini adalah kepala dari lembaga ini.
Kemudian saya bertanya-tanya, apakah Menteri Komunikasi dan Informasi di duduki oleh orang yang tepat? Atau bahkan sebaliknya.
Seperti yang kita ketahui, Budie Arie merupakan Ketua dari Pro Jokowi, sebuah organisasi kemasyarakatan yang mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2014 hingga 2019. Hal ini sudah menjelaskan bahwa adanya indikasi politik balas budi yang dilakukan Jokowi kepada Budie Arie Setiadi.
Komentar dari warganet berseliweran di sosial media, ada yang menjuluki ia dengan sebutan “Menteri Giveaway”. Nampak begitu banyak kesesalan masyarakat terhadap kinerja dari orang ini.
Mengapa tidak? Anggaran yang digunakan untuk Pusat Data Nasional Sementara mencapai angka 965 Milliar dengan total 700 Milliar yang telah dibelanjakan. Namun, sistem keamanan apa yang diterapkan Kominfo, bukan kemanan berbasis computer atau AI yang begitu canggih seperti negara-negara maju lainnya, melainkan Windows Defender.
Kominfo kemudian di demo oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akibat peretasan PDNS kemarin. Mereka menuntut agar Budi Arie Setiadi mempertanggung jawabkan kegagalannya dalam menjaga data-data masyarakat dan segera mengundurkan dirinya sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi.
Semoga saja setelah kejadian ini berlangsung, menjadi tamparan keras bagi Kominfo untuk dapat memperhatikan keamanan data masyarakat Indonesia, mengingat bahwa perang antar negara sekarang tidak hanya melalui senjata api saja melainkan serangan secara digital yang bisa membongkar rahasia negara.
Dan semoga presiden segera memproses “Menterinya” tidak hanya sekedar diberi evaluasi melainkan di depak dari kursi jabatannya sebagai Keminfo dan digantikan dengan orang yang lebih ber-kredibilitas dan ahli dalam bidangnya. (Dimas Mamuraja, 2024).
